SOSIALISASI PERATURAN BUPATI

Foto untuk : SOSIALISASI PERATURAN BUPATI
Share

Giri menang,selasa 29 januari 2019 dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah ,pemerintah daerah kabupaten Lombok barat melalui badan pendapatan daerah akan mulai menerapkan peraturan bupati nomor 3 tahun 2019 .dalam peraturan bupati ini diatur agar para pengusaha atau wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di lobar namun NPWP nya berkedudukan diluar daerah untuk membuat NPWP cabang sesuai dengan lokasi kegiatan usahanya.

Dari hasil koordinasi dengan kantor pelayanan pajak (KKP) Pratama mataram timur ,diketahui masih banyak perusahaan dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Lombok barat hanya terdaftar sebagai wajib pajak daerah lain sesuai domisilinya,akibatnya potensi pendapatan daerah menjadi tidak optimal.

Plt.kepala badan pendapatan daerah ( BAPENDA) kab.lobar ,Darsapardi menyayangkan Dana Bagi hasil (DBH) pusat khususnya Pph 21,Pph 25, Pph 29 untuk kabupaten Lombok barat rendah dibanding kabupaten/kota di NTB padahal pembangunan fisik dan pengadaan barang jasa di lobar sangat banyak yang termasuk pelaku usaha yang mendirikan bangunan dan melakukan usaha di Lombok barat.

Memperhatikan ketentuan tersebut maka sangat besar pendapatan yang seharusnya kita terima beralih ke daerah lain .ini dikarenakan bahwa bahwa NPWP pelaku usaha yang melakukan kegiatan atau pekerjaan di Lombok barat masih NPWP luar Lombok barat ,oleh kerena nya apa yang menjadi hak milik kabupaten Lombok barat itu berpindah ke kab/kota lain,dengan menerapkan   peraturan Bupati nomor 3 tahun 2019 ini mari kita bersama-sama dengan   wajib pajak yang melakukan usaha kegiatan atau pekerjaan dikabupaten Lombok barat untuk menjamin kedepan APBD kita menguat ungkapnya.

Sambutan